JAYAPURA – Komnas HAM mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pucuk senapan otomatis ada dalam kepemilikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang tersebar di seluruh wilayah Papua. Kelompok tersebut juga diketahui memiliki 32 unit Kodap. Senjata-senjata itu sebagian besar diperoleh melalui pengambilan paksa dari personel TNI-Polri serta dengan cara menyelundupkan lewat beberapa rute tertentu. Hal ini menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan dan perkembangan konflik bersenjata secara berkelanjutan.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengaku pihak juga sudah mengindentifikasi jalur distribusi senjata dimana ada dua lokasi yang kerap digunakan yaitu lewat Timika Provinsi Papua Tengah, Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kota Jayapura, Provinsi Papua.
"Papua Tengah serta Papua Pegunungan adalah kawasan utama untuk perdagangan senjata. Sementara itu, Papua Barat Daya, Papua Induk, dan Papua Barat berfungsi sebagai area dukungan," jelaskan Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos pada hari Rabu (26/3). Menurut Komnas HAM, ada tiga kelompok yang terlibat dalam transaksi senjata ini di tanah Papua.
Potensi pemanfaatan berlebihan dana desa oleh pihak-pihak luar seperti individu dengan motif politis maupun ekonomi serta anggota dari kelompok sipil bersenjata. Menurut Frits, hal ini dapat menyebabkan penggunaan dana desa untuk pembelian senjata. Alasannya adalah adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata kepada kepala-kepala desa. Apabila mereka enggan membagikan uangnya, kelompok itu sering kali tanpa ragu melakukan tindakan kekerasan.
”Jadi bukan maunya kepala kampung untuk memberikan uang kepada kelompok sipil bersenjata, melainkan kelompok ini merepresif para kepala kampung agar bisa diberikan uang. ada ancaman – ancaman yang dilakukan,” ungkap Frits. Untuk itu kata Frits, menjadi tugas pemerintah dalam hal ini para gubernur untuk ikut mengawasi secara baik penggunaan dana kampung. Jangan sampai yang digelontorkan besar namun minim dampak dan malah menjadi musuh negara.
Menurut Frits, kasus penyelundupan senjata malah memperpanjang daftar pertikaian kekerasan bersenjata di Papua yang belum terselesaikan. Akibatnya, timbul korban dari kalangan warga biasa, petugas aparat hingga anggota kelompok lawannya. "Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak adanya sistem pemantauan untuk dana desa, Pindad serta pasukan tugas yang ada di Papua," tuturnya. Semua harus ambil bagian dalam proses klarifikasi ini. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
TEMUKAN LANJUTANNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/
Komentar
Posting Komentar